Pada tahun 2006 masyarakat Indonesia terkena dampak dari kenaikan harga BBM. Kebijakan naiknya harga BBM ini diputuskan oleh pemerintah yang membuat masyarakat menjadi kalang kabut dan berusaha untuk dapat bertahan dengan kondisi yang semakin tidak menentu bagi mereka. Adanya kenaikan harga BBM menyebabkan inflasi di dalam negeri menjadi tinggi. Harga – harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi sementara pendapatan masyarakat tidak berubah. Hal inilah yang menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah. Oleh sebab itu rupiah gagal bersaing dan investor luar negeri menjadi tidak tertarik untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Sehingga nilai tukar rupiah menjadi rentan dan tidak stabil. Pemerintah Indonesia dipaksa untuk melakukan langkah – langkah dan kebijakan – kebijakan darurat di bidang moneter, fiskal, perbankan dan sektoral.
Faktor Global
Faktor global sangat mempengaruhi kebijakan – kebijakan yang dilaksanakan di Indonesia. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena adanya krisis ekonomi global menyebabkan sebagian besar negara – negara di dunia terkena dampaknya, yaitu pertumbuhan yang negatif, dan juga inflasi dunia yang relatif tinggi. Hal ini menyebabkan para pemimpin dunia melakukan langkah tanggap darurat yang berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang dilaksanakannya. Pemerintah Indonesia juga melakukan kebijakan yaitu melalui harga minyak dan komoditi primer yang tinggi dan kebijakan moneter yang ketat. Ekses likuiditas dunia juga jadi terhambat. Tapi pemerintah Indonesia mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena pertumbuhan ekonominya masih tetap tumbuh positif di tengah resesi ekonomi dunia yang tengah bergejolak.
Faktor Domestik
Selain faktor global, kebijakan – kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor domestik. Adanya daya beli masyarakat yang masih rendah menyebabkan turunnya BI Rate pada tahun 2006. Selain itu proses dan realisasi anggaran membutuhkan waktu yang lama disamping adanya kendala iklim investasi, infrastruktur dan energi. Hal ini juga yang menyebabkan bank menjadi ekstra hati – hati untuk menjaga keseimbangan kesinambungan dan stimulus. Aliran modal jangka pendek dan nilai tukar rentan dan menjadi tidak stabil. Pasokan barang dan administered price menjadi terhambat. Adanya bencana alam dan ekspektasi inflasi yang adaptif melengkapi berbagai macam faktor domestik yang ikut mempengaruhi kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia.
Kebijakan – Kebijakan Pemerintah
Pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah – masalah yang terjadi di Indonesia. Empat kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu kebijakan dalam bidang moneter, fiskal, perbankan dan sektoral. Dalam bidang moneter, pemerintah melaksanakan kebijakan dengan menurunkan BI Rate mulai bulan Mei 2006. Pemerintah berupaya agar bank – bank dapat mengalihkan dananya ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pemerintah juga berusaha untuk menstabilkan kurs perbaikan operasi moneter. Sehingga berdampak kepada adanya keseimbangan kesinambungan dan stimulus pada kebijakan fiskal. Struktur pembiayaan domestik juga menjadi fokus perhatian pemerintah dalam bidang fiskal. Adanya daya beli masyarakat yang rendah juga disiasati pemerintah dengan mempercepat realisasi anggaran dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehingga dapat mengontrol dan mengawasi harga di pasaran. Dalam bidang perbankan, prudensial, konsolidasi, dan relaksasi peraturan ditempuh pemerintah agar dapat menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia. Pemerintah juga melakukan kebijakan dalam bidang sektoral berupa investasi yang ditanam sebagai modal dimasa yang akan datang. Infrastruktur dan sektor keuangan juga diperhatikan oleh pemerintah. Pun demikian dengan pasokan dan distribusi barang juga diawasi dan dikontrol pemerintah dalam upaya untuk menjaga keseimbangan secara keseluruhan.
Implikasi dan Ekonomi Indonesia 2006
Dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maka membuat adanya kepercayaan disektor keuangan. Investasi pun menjadi rendah dan sektor diluar perdagangan menjadi tumbuh tinggi. Aliran modal mengalir dan investasi keuangan dilakukan secara kredit. Walaupun intermediasi perbankan belum optimal, namun ekspektasi investasi terjaga dan administered price rendah. Hasil kebijakan dan penerapan/implikasi dari pemerintah pada perekonomian Indonesia tahun 2006 menyebabkan stabilitas makro tetap terjaga dengan baik. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tetap tumbuh positif ditengah berbagai krisis/resesi ekonomi dunia yang sedang melanda. Jika dibandingkan dengan negara – negara lain, Indonesia termasuk yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus karena menghasilkan pertumbuhan yang tumbuh positif. Tetapi, kualitas pertumbuhan Indonesia masih kurang baik sehingga belum dapat menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. Jumlah lapangan pekerjaan pun juga belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga belum dapat menyerap pekerja – pekerja yang masih mencari pekerjaan untuk kelangsungan hidup mereka.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar